SEMARANG – Mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau lebih dikenal dengan Mbak Ita, bersama suaminya, Alwin Basri, baru saja mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Permohonan ini disampaikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pada tanggal 23 April 2026.
Dalam sidang tersebut, keduanya didampingi oleh penasihat hukum, Erna Ratnaningsih, dan terlihat mengenakan busana batik. Meskipun tidak membacakan berkas PK secara langsung, pihaknya meminta agar berkas yang telah diserahkan dianggap telah dibacakan oleh hakim. “Kami minta dianggap dibacakan saja karena berkasnya sudah kami serahkan ke pengadilan,” jelas Erna.
Dasar Permohonan PK
Erna menjelaskan bahwa pengajuan PK ini didasarkan pada adanya bukti baru atau novum serta dugaan kekhilafan majelis hakim dalam putusan sebelumnya. Dia menegaskan bahwa lebih dari lima bukti baru telah diajukan dalam permohonan tersebut. “Dasarnya novum dan kekhilafan hakim,” tambahnya.
Bukti Baru Terkait Konser
Salah satu bukti baru yang diajukan berkaitan dengan dugaan bahwa Mbak Ita tidak mengambil keuntungan pribadi dari konser ‘Semarak Simpang Lima Harmoni Keluarga Kita’ yang berlangsung pada 3 November 2023 dan menampilkan Denny Caknan sebagai salah satu artis. Erna menjelaskan, “Sebenarnya Mbak Ita tidak menerima yang berkaitan dengan penyelenggaraan di Simpang Lima. Semuanya untuk masyarakat, dan uangnya sudah diberikan.”
Dampak Kasus Terhadap Masyarakat
Kasus yang melibatkan Mbak Ita dan suaminya tidak hanya menyentuh aspek hukum tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Masyarakat Semarang dan penggemar Denny Caknan tentu mengikuti perkembangan kasus ini dengan penuh perhatian. Konser yang diadakan di Simpang Lima merupakan acara yang diharapkan dapat memberikan hiburan serta manfaat bagi warga sekitar. Namun, dengan adanya kasus hukum yang melibatkan penyelenggara, kepercayaan publik terhadap acara serupa di masa depan bisa terganggu.
Jika permohonan PK ini diterima, akan ada harapan baru bagi Mbak Ita dan suaminya untuk membersihkan nama mereka dari tuduhan yang ada. Di sisi lain, jika ditolak, bisa menjadi preseden buruk bagi politisi dan penyelenggara acara lainnya di Indonesia, terutama di tengah isu korupsi yang masih menjadi masalah serius di tanah air.
Kesimpulan
Pengajuan peninjauan kembali oleh Mbak Ita dan Alwin Basri menggambarkan upaya mereka untuk mempertahankan keadilan dan membuktikan ketidakbersalahan. Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak pemimpin publik di Indonesia. Dengan berbagai bukti baru yang diajukan, masyarakat menunggu keputusan hakim selanjutnya, yang diharapkan dapat membawa kejelasan dalam kasus ini.
