Aliansi Perempuan Indonesia akan melaksanakan demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026. Mutiara Ika Pratiwi, sebagai perwakilan aliansi, mengungkapkan bahwa aksi ini akan diikuti oleh lebih dari 90 organisasi perempuan yang tergabung dalam aliansi tersebut. Hingga saat ini, mereka masih melakukan konsolidasi untuk mengumpulkan massa, dan diperkirakan lebih dari seratus perempuan dari beragam latar belakang ekonomi dan profesi akan ambil bagian.
“Aksi ini mencerminkan keresahan masyarakat terkait krisis ekonomi dan politik yang dihadapi negara kita,” ujar Mutiara dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, pada Rabu, 17 Juni 2026.
Rangkaian aksi akan dimulai dengan long march dari kawasan Dukuh Atas menuju Istana Negara. Para peserta diharapkan mengenakan pakaian merah muda dan membawa perlengkapan dapur sebagai simbol kondisi sulit yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Perempuan Indonesia akan menuntut tiga hal utama. Pertama, mereka akan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Kedua, menghentikan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak efektif. Ketiga, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat.
Mutiara menekankan bahwa demonstrasi ini merupakan akumulasi frustrasi perempuan, terutama dari kalangan buruh, akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Kenaikan harga BBM dan proyek MBG telah menimbulkan dampak negatif yang luas, di mana harga kebutuhan pokok turut meroket, membebani kehidupan perempuan, terutama mereka yang bekerja dengan upah rendah dan jam kerja panjang.
Lebih lanjut, kebijakan ini juga berdampak pada masyarakat kelas menengah, yang banyak di antaranya memperkerjakan pekerja rumah tangga. “Kenaikan biaya hidup membuat banyak dari kami, para perempuan pekerja rumah tangga, terpaksa di-PHK karena majikan tidak lagi mampu membayar,” tambah Mutiara.
Aliansi Perempuan Indonesia juga akan menuntut pertanggungjawaban dari Prabowo terkait janji-janji yang telah dibuatnya mengenai isu perburuhan. Mutiara mencatat bahwa belum ada tindakan nyata dari pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kesejahteraan buruh yang diharapkan. Janji untuk menghapus tenaga kerja outsourcing dan memberikan bantuan sosial kepada buruh juga belum terwujud.
“Prabowo seharusnya memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menjamin hak-hak buruh dan kesejahteraan sosial kami, bukan hanya untuk program-program populis yang menguntungkan elite politik,” tegas Mutiara.
Aliansi Perempuan Indonesia mengundang masyarakat yang merasakan keresahan serupa untuk bergabung dalam aksi ini. Mereka berharap pemerintah dapat merespons aspirasi masyarakat dengan serius dan terbuka. “Kami juga berharap tidak ada penghalangan dari aparat seperti yang terjadi pada aksi-aksi mahasiswa sebelumnya,” pungkas Mutiara.
